Ringkasan Revisi Kurikulum 2013

hasil-revisi-kurikulum-2013-terbaru-edisi-final-tahun-2016

Ringkasan Revisi Kurikulum 2013

  1. Nama Kurikulum tidak berubah menjadi Kurikulum Nasional tetapi menggunakan nama Kurikulum 2013 Edisi Revisi yang berlaku secara Nasional;
  1. Penilaian sikap KI 1 & KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran hanya agama dan PPKn namun Kompetensi Inti ( KI ) tetap dicantumkankan dalam penulisan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
  1. Jika ada 2 (dua) nilai praktek dalam 1 Kompetensi Dasar (KD), maka yang diambil adalah  nilai yang tertinggi. Penghitungan nilai ketrampilan dalam 1 KD ditotal (praktek, produk, dan portofolio) dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama;
  1. Pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan maka susunannya tidak harus berurutan;
  1. Silabus Kurikulum 2013 Edisi Revisi lebih ramping hanya 3 (tiga) kolom yaitu KD, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran;
  1. Perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 (satu) dan penilaian akhir tahun untuk semester 2 (dua). Dan sudah tidak ada lagi UTS langsung ke penilaian akhir semester;
  1. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan, dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian (jika ada);
  1. Skala penilaian menjadi 1 – 100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi;
  1. Remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial inilah yang dicantumkan dalam hasil

Berkaitan  dengan upaya standarisasi pendidikan nasional kita, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan sejumlah peraturan baru, diantaranya:

  1. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dengan diberlakukanya    Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah  yang memuat tentang  Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan ketrampilan. Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Dengan diberlakukanya    Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan yang merupakan kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keempat peraturan menteri di atas tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya revisi Kurikulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan di beberapa sekolah sasaran. Dengan kata lain, keempat peraturan menteri di atas pada dasarnya merupakan landasan yuridis bagi penerapan kurikulum 2013 yang telah direvisi.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang keempat peraturan di atas, silahkan klik tautan tautan di bawah ini:

Permendikbud Nomor 20/2016: SKL
Permendikbud Nomor 21/2016: Standar Isi
Permendikbud Nomor 22/2016: Standar Proses
Permendikbud Nomor 23/2016: Standar Penilaian

Gonjang-ganjing Kurikulum 2013

kurikulum-2013Pergantian Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 tampaknya paling ribut dibandingkan dengan pergantian kurikulum sebelum-sebelumnya. Meski sudah berjalan satu setengah tahun (3 semester), rupanya gonjang-ganjing Kurikulum yang lahir menjelang akhir masa pemerintahan Presiden SBY ini belum juga reda. Bahkan kian hari kian ramai diperbincangkan.

Pada awal diberlakukannya di sekolah-sekolah sasaran pada tahun pelajaran 2013/2014, sekolah, guru, serta siswa sudah dibuat kalang kabut. Perubahan struktur kurikulum, proses pembelajaran, serta model penilaian yang kompleks menjadi akar kebingungan itu. Pelatihan guru yang belum tuntas serta buku paket siswa yang belum tersedia menambah keruwetan itu.

Keruwetan semakin menjadi ketika pada tahun pelajaran 2014/2015 pemerintah melalui Kemendikbud yang saat itu masih digawangi oleh M. Nuh menginstruksikan dan memberlakukan Kurikulum 2013 secara serentak di seluruh sekolah di Indonesia, mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Bahkan siswa yang tahun lalu masih menggunakan kurikulum 2006 harus mengikuti matrikulasi untuk mengejar materi sesuai dengan Kurikulum 2013. Lagi-lagi yang dibuat kelabakan adalah guru-guru sebagai pelaksana di lapangan. Siswa pun terpaksa dan dipaksa menerima kebijakan tersebut dengan pasrah.

Memang, kebijakan tersebut pada akhirnya dibarengi dengan pelatihan guru secara bertahap. Bahkan, program pendampingan kepada sekolah, kepala sekolah, dan guru juga digulirkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pelatihan dan pendampingan tersebut belum sepenuhnya menjadikan guru paham dan mampu mengimplementasikannya pada pembelajaran di kelas. Hal ini diperparah oleh regulasi yang berubah-ubah. Ketika guru belajar materi A sesuai aturan X, tiba-tiba muncul aturan Y. Hal ini membuat guru tidak semakin paham, tapi justru semakin bingung.

Pergantian tampuk kepemimpinan pada Oktober 2014 lalu, tidak serta merta membuat gonjang ganjing ini mereda. Mendikbud, Anies Baswedan, tanggal 5 Desember 2014 lalu, mengeluarkan keputusan menghentikan sementara Kurikulum 2013 bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan satu semester. Sekolah-sekolah ini diminta kembali menggunakan Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah-sekolah yang telah melaksanakan selama tiga semester diminta untuk melanjutkan dan menjadi sekolah percontohan.

Keputusan ini kembali menuai kontroversi. Pihak yang pro menganggap keputusan tersebut sudah tepat, sebab Kurikulum 2013 memang belum siap saji sehingga perlu dimatangkan, dilakukan evaluasi dan diperbaiki. Terlebih belum semua guru mendapat pelatihan dan buku siswa belum tersedia di semua sekolah. Sementara itu, pihak yang kontra menganggap keputusan itu terlalu tergesa-gesa, terlebih diputuskan pada tengah tahun pelajaran.

Permasalahan di lapangan sesungguhnya tidak hanya berhenti pada melanjutkan Kurikulum 2013 atau kembali ke Kurikulum 2006. Bagi sekolah-sekolah yang harus kembali ke Kurikulum 2006 tentu keputusan tersebut berdampak pada struktur kurikulum, jam mengajar guru, raport siswa, dan sebagainya. Sementara itu, sekolah-sekolah yang harus melanjutkan Kurikulum 2013 berarti harus menerima sajian kurikulum yang belum matang. Peraturan yang berubah-ubah juga membuat guru seperti tak punya pegangan yang pasti, sehingga membuat mereka gamang untuk melangkah.

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat selain pangan dan kesehatan. Selain itu, pendidikan merupakan kunci keberhasilan sebuah bangsa. Pendidikan yang berkualitas baik tentu akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas baik pula. Untuk itu, kebijakan pemerintah terkait bidang pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu, janji Mendikbud, Anies Baswedan untuk segera membenahi Kurikulum 2013 tentu sangat ditunggu, sehingga gonjang ganjing Kurikulum 2013 ini dapat segera berakhir. Salam.##

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013

6 Kurikulum 2013 tercatat sebagai perubahan ketiga selama era politik reformasi. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang disebut-sebut mengalami perombakan total dalam Kurikulum 2013 ini, selain Matematika dan Sejarah. Bila dalam Kurikulum 2006 mata pelajaran Bahasa Indonesia lebih mengedepankan pada keterampilan berbahasa (dan bersastra), maka dalam Kurikulum 2013 ini Bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan menalar. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kemampuan menalar peserta didik Indonesia masih sangat rendah. Dari studi Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011, hanya lima persen peserta didik Indonesia yang mampu memecahkan persoalan yang membutuhkan pemikiran, sedangkan sisanya 95 persen hanya sampai pada level menengah, yaitu memecahkan persoalan yang bersifat hapalan.

Dalam implementasinya, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks lisan. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Belajar Bahasa Indonesia tidak sekadar memakai bahasa Indonesia untuk menyampaikan materi belajar. Namun, perlu juga dipelajari soal makna atau bagaimana memilih kata yang tepat. Selama ini pembelajaran BI tidak dijadikan sarana pembentuk pikiran padahal teks merupakan satuan bahasa yang memiliki struktur berpikir yang lengkap. Karena itu pembelajaran BI harus berbasis teks. Melalui teks maka peran BI sebagai penghela dan pengintegrasi ilmu lain dapat dicapai.

Pembelajaran teks membawa anak sesuai perkembangan mentalnya, menyelesaikan masalah kehidupan nyata dengan berpikir kritis. Adalah kenyataan, masalah kehidupan sehari-hari tak terlepas dari kehadiran teks. Untuk membuat minuman atau masakan, perlu digunakan teks arahan/ prosedur. Untuk melaporkan hasil observasi terhadap lingkungan sekitar, teks laporan perlu diterapkan. Untuk mencari kompromi antarpihak bermasalah, teks negosiasi perlu dibuat. Untuk mengkritik pihak lain pun, teks anekdot perlu dihasilkan. Selain teks sastra non-naratif itu, hadir pula teks cerita naratif dengan fungsi sosial berbeda. Perbedaan fungsi sosial tentu terdapat pada setiap jenis teks, baik genre sastra maupun nonsastra, yaitu genre faktual (teks laporan dan prosedural) dan genre tanggapan (teks transaksional dan ekspositori).

Materi pembelajaran Bahasa Indonesia membuat muatan Kurikulum 2013 penuh struktur teks. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks memang baik. Namun, di lapangan peserta didik menjadi jenuh karena setiap kali harus berhadapan dengan teks, teks, dan teks. Di samping itu, materi sastra yang sangat bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik banyak dihilangkan. Kurikulum 2013 melakukan reduksi secara besar-besaran terkait dengan jenis teks sastra. Dari sejumlah kekayaan yang ada dalam khazanah sastra Indonesia, hanya sebagian kecil yang dimasukkan dalam kurikulum. Hal inilah yang juga sempat membuat sastrawan Taufik Ismail kecewa (Horison, Juni 2013). Sastra, selain dapat menggiring anak untuk gemar membaca dan menulis, juga dapat menjadi wahana penanaman nilai-nilai kehidupan bagi manusia yang berbudaya.

Materi Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 kiranya masih perlu banyak dibenahi. Materi tentang jenis-jenis teks masih kabur dan tumpang tindih. Hal ini akan berdampak pada pembelajaran di kelas. Buku teks yang disediakan pemerintah dirasa cukup membantu. Namun, bila konsep tentang teks yang tertulis di dalamnya tidak tepat, guru harus berani bersikap bijak agar peserta didik tidak dibuat bingung. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai.#